Sejarah dan Silsilah Raja Negara Brunei Darussalam

Sejarah dan Silsilah Raja Negara Brunei Darussalam – Silsilah Kerajaan Brunei terdapat pada Batu Tarsilah yang menulis silsilah Kerajaan Brunei raja-raja dari Brunei, mulai dari Awang Alak Betatar, raja yang pertama masuk Islam (1368), hingga Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19, bertakhta antara tahun 1795-1804 dan 1804-1807).

Sejarah dan Silsilah Raja Negara Brunei Darussalam

surlerythme – Brunei adalah negara tertua di antara kerajaan-kerajaan di negara Melayu. Keberadaan Brunei kuno telah dibuktikan berdasarkan dokumen Arab, Tiongkok, dan tradisi lisan. Dalam dokumen sejarah Tiongkok disebut sebagai Po-li , Po-lo , Poni atau Puni dan dikenal Bunlai . Dalam dokumen Arab dikenal sebagai Dzabaj atau Randj .

Catatan tradisi lisan berasal dari Syair Awang Semaun yang menyatakan bahwa Brunei berasal dari kata baru nah , yaitu. H. oleh sekelompok klan atau suku Sakai yang dipimpin oleh Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei untuk mencari tempat untuk mendirikan negara baru. Setelah menemukan kawasan yang letaknya sangat strategis yaitu berbatasan dengan perbukitan, perairan, mudah dikenali dan diangkut serta kaya akan ikan sebagai sumber makanannya yang melimpah di sungai, mereka mengucapkan kata-kata baru close yang artinya dalam hati mereka sangat baik, menyenangkan dan pantas menjadikan negara sesuai keinginan mereka. Kemudian kata baru nah berangsur-angsur berubah menjadi Brunei.

Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha pernah dianut oleh masyarakat Brunei. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi para pemudik yang beragama untuk tiba di suatu tempat, maka mereka mendirikan stupa sebagai tanda dan pemberitahuan kedatangannya untuk mengembangkan agama di tempat tersebut. Replika batu nisan P’u Kung Chih Mu, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (Mufaqih) juga menggambarkan hal tersebut. Kedatangan Islam. dibawa ke Brunei oleh para musafir, pedagang dan misionaris Islam, sehingga agama Islam berpengaruh dan mendapat tempat baik di kalangan penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Brunei.

Islam mulai berkembang sangat pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ketiga pada tahun 1425 M. karena Sultan sebelumnya telah menikahkan putrinya dengan Syarif Ali. Sultan Syarif Ali merupakan anggota Ahlul Bait dari keturunan cucu Rasulullah Sallallahu alaihi Wassallam yaitu Amirul Mukminin Hasan/Syaidina Hasan sebagaimana tercantum dalam batu/prasasti Tarsilah abad ke-18 Masehi. ditemukan di Bandar Sri Begawan, Brunei. Keturunan Sultan Syarif Ali kemudian juga berkembang hingga menggulingkan para sultan di sekitar wilayah Kesultanan Brunei yaitu. H. untuk menggulingkan Sultan Sambas dan Sultan Sulu.

Kata Darussalam , istilah Arab untuk “tempat damai” atau “rumah kedamaian”, diciptakan pada abad ke-15 oleh Sultan ketiga, Syarif Ali, untuk menggambarkan Islam disorot sebagai agama negara dan meningkatkan penyebarannya.

Para peneliti sejarah percaya bahwa sebelum berdirinya Kesultanan Brunei saat ini, sudah ada kerajaan lain, yang oleh orang Cina disebut Po-no. Catatan Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kerajaan dagang kuno ini terletak di muara Sungai Brunei pada awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan ini mempunyai wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak, yang pusatnya adalah Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan Tiongkok. Kerajaan pertama ini pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi. dan terus mendominasi Kalimantan bagian utara dan kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga pernah menjadi bawahan (vassal) Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Nama Brunei tercatat di Negarakertagama sebagai wilayah bawahan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidak bertahan lama, setelah kematian Hayam Wuruk, Brunei memerdekakan diri dan kembali menjadi negara merdeka dan pusat perdagangan penting.

Pada awal abad ke-15, di bawah pemerintahan Parameswara, Kerajaan Malaka memperluas pengaruhnya dan kemudian menguasai perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan Islam menyebar ke Brunei melalui para pedagangnya pada akhir abad ke-15. Jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 mendorong Sultan Brunei mengambil alih kepemimpinan Islam, sehingga Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaannya pada abad ke-15 hingga ke-17, ketika memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah pulau Kalimantan dan Filipina di utara. Ia juga sempat menaklukkan Manila pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah (1473-1521) yang terkenal dengan petualangan angkatan lautnya. Kesultanan Brunei memperluas pengaruhnya ke utara hingga Luzon dan Sulu serta selatan dan barat hingga Kalimantan; dan pada masa pemerintahan Sultan Hassan kesembilan (1605-1619), yang mengembangkan sistem adat istiadat dari istana dan tidak luntur sampai sekarang.

Pada tahun 1658, Sultan Brunei menyumbangkan wilayah kecil di timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina selatan sebagai pengakuan atas penyelesaian perang saudara antara Sultan Abdul Mubin dan Sultan Mohyidin. Perselisihan yang terjadi di Kerajaan Brunei merupakan salah satu faktor penyebab jatuhnya kerajaan tersebut, yang disebabkan karena pergolakan yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan antar ahli waris kerajaan, juga karena pengaruh kekuatan kolonial Eropa di wilayah ini. merusak model bisnis tradisional dan menghancurkan fundamental perekonomian Brunei dan kesultanan Asia Tenggara lainnya.

Baca juga : Kehidupan Sosial Dan Budaya Di Brunei Darussalam

Pada tahun 1839, James Brooke datang ke Sarawak dari Inggris, menjadi raja di sana dan menyerang Brunei sehingga menyebabkan Brunei kehilangan kekuasaannya atas Sarawak. Sebagai imbalannya, ia diangkat menjadi gubernur dan kemudian menjadi “raja” Sarawak di barat laut Kalimantan sebelum memperluas wilayah di bawah pemerintahannya. Pulau Labuan dan sekitarnya diberikan kepada James Brooke, Pada tanggal 19 Desember 1846. Lambat laun wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan dagang dan pemerintahannya, hingga wilayah Brunei tetap berada di bawah protektorat Inggris hingga otonomi pada tahun 1984.

Pada saat yang sama, Federasi Kalimantan Utara Britania memperluas kekuasaannya hingga wilayah timur laut Kalimantan. Pada tahun 1888, Brunei menjadi negara di bawah perlindungan pemerintah Inggris, mempertahankan kedaulatan internalnya tetapi kebijakan luar negerinya tetap berada di bawah pengawasan Inggris. Pada tahun 1906, Brunei mengambil langkah maju dalam perluasan kekuasaan Inggris ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang penduduk Inggris, yang memberi nasihat kepada Sultan tentang segala hal kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat dan agama setempat.

Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru dengan kekuasaan memerintah kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan, dimana hal-hal tersebut berada di bawah yurisdiksi Inggris Raya. Upaya pembentukan badan legislatif pada tahun 1962 terpaksa dibatalkan karena adanya pemberontakan dari partai oposisi yaitu Partai Rakyat Brunei yang ingin menyatukan negara Brunei, Sarawak dan Kalimantan Utara menjadi satu negara kesatuan Kalimantan Utara, namun dengan bantuan Inggris, pemberontakan ini berhasil dikalahkan. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, Kerajaan Brunei menolak proyek tersebut (walaupun awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia, dan akhirnya Sultan Brunei ingin membentuk negara merdeka. Kondisi kerajaan.

 Raja Negara Brunei Darussalam

Pada tahun 1967, Omar Ali mengucapkan terima kasih kepada Saifuddin III. dan melantik putra sulungnya, Hassanal Bolkiah, sebagai Sultan Brunei ke-29. Yang Mulia juga berkenan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei memperoleh kemerdekaan penuh dan menyandang gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pada tahun 1970, Pusat Pemerintahan Kota Brunei berganti nama menjadi Bandar Seri Begawan untuk memperingati prestasi raja. Yang Mulia meninggal pada tahun 1986.

Pada tanggal 4 Januari 1979, Brunei dan Inggris menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Persahabatan. Pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan penuh.

Brunei saat ini memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan masa lalu, berbatasan dengan Sarawak di barat, wilayah timur, dan Laut Cina Selatan di utara.

– Rancangan Undang-Undang Dasar
Pada bulan Juli 1953, Sultan Omar Ali Saifuddien III didirikan. sebuah komite beranggotakan tujuh orang yang disebut Tujuh Serangkai untuk mengetahui pendirian warga negara terhadap konstitusi tertulis Brunei Darussalam. Pada bulan Mei 1954, Sultan, warga dan Komisaris Tinggi bertemu untuk membahas temuan panitia. Mereka memutuskan untuk meratifikasi rancangan konstitusi. Pada bulan Maret 1959 dipimpin Sultan Omar Ali Saifuddien III. delegasi ke London untuk membahas rancangan konstitusi.

Sultan Brunei adalah kepala negara tertinggi. Pemerintah Inggris hanya bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan.
Dibentuk lima dewan, yaitu:

1. Dewan Eksekutif
2. Dewan Legislatif Brunei
3. Dewan Penasehat
4. Dewan Pengganti
5. Dewan Agama Nasional

– Geografi
Brunei terdiri dari dua bagian independen; 97% dari total penduduk tinggal di bagian barat, sementara hanya sekitar 10.000 orang yang tinggal di kawasan Temburong, pegunungan bagian timur. Jumlah penduduk Brunei adalah 470.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 80.000 orang tinggal di ibu kota Bandar Seri Begawan. Kota-kota terkenal termasuk kota pelabuhan Muara, serta kota penghasil minyak Seria dan kota terdekat Kuala Belait. Kawasan Panaga di distrik Belait merupakan kampung halaman sejumlah besar ekspatriat berkat fasilitas hunian dan rekreasi yang disediakan oleh Royal Dutch Shell dan Angkatan Darat Inggris.

Iklim Brunei adalah tropis-khatulistiwa dengan suhu dan kelembapan tinggi, sinar matahari, dan curah hujan lebat sepanjang tahun.

– Politik
Kerajaan Brunei Darussalam merupakan negara dengan sistem monarki absolut, dimana Sultan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, didukung oleh Dewan Pertimbangan Kesultanan dan beberapa menteri. . Sultan Hassanal Bolkiah, yang gelarnya diturunkan pada dinasti yang sama sejak abad ke-15, adalah kepala negara dan pemerintahan Brunei. Ia didukung oleh beberapa majelis dan kabinet menteri, meskipun ia secara efektif adalah penguasa tertinggi. Media sangat pro-pemerintah dan keluarga kerajaan menikmati status terhormat di negara tersebut.

Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000 sultan mengadakan pertemuan untuk menunjuk parlemen, yang belum pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kekuasaan selain menasihati Sultan. Berkat pemerintahan absolut Sultan, Brunei menjadi salah satu negara paling stabil secara politik di Asia.

Pertahanan Perdamaian Brunei didasarkan pada perjanjian pertahanan dengan Inggris, di mana pasukan Gurkha bermarkas terutama di Seria. Tingkat pertahanan keamanannya kalah dibandingkan kekayaannya dan negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah kekuasaan militer sejak pemberontakan di awal tahun 1960an. Pemberontakan berhasil dipadamkan oleh pasukan Inggris dari Singapura.

Brunei memelihara hubungan luar negeri, khususnya dengan negara-negara ASEAN dan negara lain, dan berpartisipasi sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesultanan ini juga terlibat dalam konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir seluruh negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos, dan Myanmar), RRT, dan Republik Tiongkok. Selain itu, negara ini juga terlibat dalam sengketa perbatasan maritim dengan Malaysia, khususnya mengenai wilayah di mana minyak dan gas diproduksi. Brunei mengklaim wilayah di Sarawak sebagai Limbang. Banyak pulau kecil antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah disengketakan oleh Brunei dan Malaysia. Namun pulau-pulau ini diakui secara internasional sebagai bagian dari Malaysia.

– Daftar Raja Brunei
Raja-raja Brunei Darussalam yang memerintah sejak berdirinya kerajaan tersebut pada tahun 1363 M, yaitu:

1. Sultan Muhammad Syah (1383 – 1402)
2. Sultan Ahmad (1408 – 1425)
3. Sultan Syarif Ali (1425 – 1432)
4. Sultan Sulaiman (1432 – 1485)
5. Sultan Bolkiah (1485 – 1524)
6. Sultan Abdul Kahar (1524 – 1530)
7. Sultan Saiful Rizal (1533 – 1581 )
8. Sultan Shah Brunei (1581 – 1582)
9. Sultan Muhammad Hasan (1582 – 1598)
10. Raja Abdul Jalilul Akbar (1598 – 1659)
11. Raja Abdul Jalilul Jabbar (1659 – 1660)
12. Raja Haji Muhammad Ali (1660 – 1661)
13. Raja Abdul Hakkul Mubin (1661 – 1673)
14. Sultan Muhyiddin (1673 – 1690)
15. Sultan Nasruddin (1690 – 1710)
16. Raja Husin Kamaluddin ( 1710 – 1730) (1737 – 1740)
17. Sultan Muhammad Alauddin (1730–1737)
18. Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740–1795)
19. Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)
20. Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
21. Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
22. Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
23. Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
24. Sultan Abdul Momin (1852-1885)
25. Sultan Hasyim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
26. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
27. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
28. Raja Omar ‘ Ali Saifuddien III (1950-1967)
29. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-sekarang)